Dailykepri.com | Batam – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pihaknya akan memperketat penertiban lahan tidur melalui evaluasi pemanfaatan lahan. Langkah ini termasuk pencabutan alokasi lahan yang tidak dikembangkan sesuai ketentuan.
Amsakar menjelaskan, sesuai Peraturan Kepala BP Batam, lahan yang tidak digarap dalam jangka waktu dua tahun dapat ditarik kembali. Kebijakan tersebut sudah diterapkan sejak tahun lalu sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing investasi di Batam.
Menurutnya, dasar hukum yang jelas membuat kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk mendorong pemegang alokasi segera merealisasikan investasinya. Ia menilai semakin lama lahan dibiarkan tidak dimanfaatkan, semakin besar dampaknya terhadap terhambatnya pembangunan dan masuknya investasi baru.
“Semakin cepat lahan itu digarap justru akan semakin baik. Kalau terlalu lama menjadi masalah,” ujarnya.
BP Batam juga telah menyusun aturan baru yang lebih tegas mengenai kewajiban pemegang alokasi lahan. Aturan tersebut memungkinkan pencabutan hak atas lahan yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, kemudian dialokasikan kembali kepada investor yang siap membangun.
Amsakar menambahkan, istilah lahan tidur merujuk pada lahan yang sudah dialokasikan kepada pemegang hak namun belum dimanfaatkan sesuai peruntukan. Sementara lahan yang belum dialokasikan, termasuk kawasan yang masih dalam proses penataan, tidak masuk kategori lahan tidur.
Sebelumnya, BP Batam menyatakan akan menarik kembali lahan yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan dan memperkuat daya saing investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Berdasarkan data BP Batam, luas lahan tidur yang pernah dievaluasi mencapai sekitar 8.200 hektare.
Lahan-lahan tersebut kini menjadi fokus evaluasi agar segera dimanfaatkan atau dialokasikan kembali kepada investor yang memiliki komitmen nyata dalam merealisasikan pembangunan.
Komentar