Dailykepri.com | Singapura – Singapura menegaskan komitmennya menjaga kebebasan navigasi di Selat Malaka, jalur pelayaran vital yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menyatakan bahwa negara-negara di sepanjang selat memiliki kepentingan strategis untuk memastikan jalur tersebut tetap terbuka bagi semua pihak. Pernyataan ini disampaikan menyusul wacana pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di kawasan itu.
“Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami,” ujar Balakrishnan kepada CNBC pada Rabu (22/4). Ia menegaskan bahwa Singapura, bersama Malaysia dan Indonesia, memiliki tanggung jawab menjaga kelancaran arus perdagangan global yang melalui selat tersebut.
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebar tersempit hanya sekitar dua mil laut. Jalur ini menjadi titik krusial bagi distribusi energi dan barang menuju Asia Timur, termasuk ekspor ke China. Peran strategisnya kerap disandingkan dengan Terusan Suez dan Selat Hormuz, menjadikannya pusat perhatian geopolitik dan ekonomi kawasan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka wacana pemungutan tarif terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka. Dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, ia menyebut gagasan tersebut terinspirasi dari rencana Iran yang akan mengenakan biaya bagi kapal di Selat Hormuz. “Sesuai arahan presiden, Indonesia bukan negara pinggiran. Kita berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tetapi kapal-kapal melintasi Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu benar atau salah,” ujar Purbaya, dikutip dari Detik dan Kompas.
Purbaya menilai pendekatan serupa dapat menghasilkan nilai ekonomi signifikan jika diterapkan melalui kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. “Kalau kita bagi tiga — Indonesia, Malaysia, dan Singapura — lumayan, kan. Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” tambahnya. Namun, ia mengakui bahwa kebijakan tersebut tidak mudah direalisasikan karena melibatkan kepentingan banyak negara dan faktor geopolitik yang kompleks.
Dengan pernyataan kedua pejabat tersebut, dinamika pengelolaan Selat Malaka kembali menjadi sorotan regional. Di tengah meningkatnya tensi global dan kebutuhan energi Asia, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kebebasan navigasi menjadi isu penting yang akan terus diperhatikan oleh negara-negara pesisir di kawasan.
Komentar