Dailykepri.com | Batam – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kecamatan Galang, Batam, pada Selasa (16/7/2026). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Dr. Lagat Siadari, sebagai bagian dari roadshow pemantauan pelayanan publik di 10 kecamatan Kota Batam. Agenda tersebut menyoroti kondisi pelayanan publik di wilayah hinterland, termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, distribusi BBM bersubsidi, hingga sarana prasarana dasar.
Dalam pertemuan itu, Ombudsman menegaskan komitmen untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat pulau dengan kualitas yang sama. “Kami ingin memastikan pelayanan publik tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi juga menyentuh masyarakat di pulau-pulau dengan kualitas yang sama: mudah, cepat, berkualitas, dan bebas dari maladministrasi,” ujar Dr. Lagat Siadari.
Camat Galang, Danang, memaparkan tantangan geografis yang dihadapi wilayahnya yang terdiri dari delapan kelurahan, separuhnya berada di kepulauan. Kecamatan Galang tercatat memiliki angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Batam, terutama di Kelurahan Karas. Meski sarana fisik kantor terbatas, pelayanan administrasi kependudukan seperti perekaman KTP-el dan akta kematian tetap berjalan dengan antusiasme masyarakat. Namun, keterbatasan perangkat komputer, printer, serta moda transportasi laut operasional menjadi hambatan utama bagi aparatur dalam melaksanakan pembinaan di wilayah pulau.
Terkait distribusi BBM bersubsidi, mekanisme pengawasan dinilai berjalan baik dengan pelibatan masyarakat lokal dan verifikasi kapal oleh Syahbandar. Namun, warga pulau masih terbebani larangan penggunaan BBM subsidi untuk genset penerangan, sehingga terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga tinggi. Ombudsman juga menyoroti potensi penyalahgunaan kartu kuota BBM nelayan oleh oknum yang menjual kembali ke kapal besar. Pengawasan kolektif dinilai mutlak agar bantuan tepat sasaran.
Di sektor pendidikan, akses dasar cukup memadai dengan 24 unit SD, tetapi jumlah SMA masih terbatas sehingga siswa dari pulau harus menyeberang atau menyewa asrama di daratan. Pemerintah telah mengupayakan transportasi laut gratis untuk menekan angka putus sekolah. Sementara di sektor kesehatan, penggunaan KTP sebagai akses BPJS berjalan baik, namun ambulans laut bantuan Kementerian belum optimal akibat biaya operasional tinggi dan kondisi armada.
Menutup pertemuan, Ombudsman Kepri mengingatkan jajaran Kecamatan Galang untuk menjaga transparansi penuh dalam pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial. Pelayanan harus dipastikan bersih dari pungutan tidak resmi, dengan partisipasi masyarakat yang bersifat sukarela. Ombudsman juga mendorong percepatan regulasi standardisasi prosedur pelayanan agar seragam di seluruh kelurahan serta memastikan keberlangsungan pengisian jabatan publik agar tidak terjadi kekosongan pelayanan.
Komentar