Dailykepri.com | Anambas – Keputusan Bupati Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Aneng, menolak pengadaan mobil dinas senilai Rp1,5 miliar menjadi perhatian publik. Langkah tersebut dianggap sebagian masyarakat sebagai bentuk penghematan anggaran, sementara bagi Aneng sendiri keputusan itu lahir dari kesadaran akan amanah yang diembannya sebagai kepala daerah.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun media sosial pribadinya, Aneng menegaskan bahwa jabatan bukanlah tentang kemewahan atau fasilitas, melainkan tanggung jawab. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat.
“Ketika saya melihat rencana pengadaan mobil dinas baru dengan nilai Rp1,5 miliar, saya bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Anambas saat ini? Jawabannya sederhana: tidak,” tulisnya pada hari Senin (25/5/2026).
Aneng menyebut masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, mulai dari perbaikan jalan, peningkatan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga peluang ekonomi. Menurutnya, hati nurani tidak mengizinkan anggaran sebesar itu digunakan untuk membeli kendaraan baru bagi dirinya.
Ia menegaskan tidak keberatan menggunakan kendaraan dinas lama, bahkan siap menggunakan sepeda motor untuk menjangkau masyarakat.
“Bagi saya, kendaraan hanyalah alat. Yang terpenting adalah tujuan dan manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati Anambas itu juga mengingatkan bahwa rakyat tidak menilai pemimpinnya dari mobil yang ditumpanginya, melainkan dari keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada mereka. Ia menekankan bahwa kehormatan seorang pemimpin lahir dari kepercayaan masyarakat dan penggunaan anggaran daerah secara bijaksana.
“Saya ingin dikenang bukan karena mobil dinas yang saya gunakan, tetapi karena keputusan-keputusan yang memberi manfaat bagi masyarakat Anambas,” tegasnya.
Aneng menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penolakan pengadaan mobil dinas bukan untuk mencari popularitas, melainkan sebagai contoh bahwa pemerintah harus memulai dari dirinya sendiri ketika berbicara tentang efisiensi, kesederhanaan, dan keberpihakan kepada rakyat.
Langkah ini pun menjadi sorotan publik, mengingat jarang ada kepala daerah yang secara terbuka menolak fasilitas mewah demi mengutamakan kepentingan masyarakat.
Komentar