Dailykepri.com | Batam – Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menerima langsung aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (16/7/2026). Puluhan mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan pembangunan, mulai dari krisis air bersih, pengelolaan sampah, pelayanan administrasi kependudukan, hingga tata kelola lahan yang dinilai berdampak terhadap masyarakat.
Sebelum menuju DPRD, massa aksi terlebih dahulu menggelar orasi di depan Kantor Wali Kota Batam. Dengan pengawalan personel Kepolisian dan Satpol PP, aksi berlangsung tertib dan kondusif. Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik yang dinilai belum terselesaikan. “Kami sudah informasikan persoalan sampah ke media sosial, namun kenyataannya masih banyak sampah yang tidak terangkut,” tegas salah seorang mahasiswa dalam orasi.
Selain persoalan sampah, mahasiswa juga menyoroti rumitnya proses pengurusan dokumen kependudukan, khususnya KTP. Mereka menilai masih ada warga yang lahir dan besar di Batam namun menghadapi kendala dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Massa aksi membawa spanduk bertuliskan “Selamatkan Batam, Selamatkan Masa Depan Rakyat” sebagai simbol tuntutan mereka.
Tidak lama setelah aksi berlangsung, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin mengajak mahasiswa berdialog di Ruang Rapat Serbaguna DPRD. Dalam kesempatan tersebut, Kamaluddin menegaskan bahwa DPRD terbuka menerima kritik, saran, dan aspirasi dari kalangan mahasiswa sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
Dialog berlangsung terbuka dengan perwakilan BEM Fakultas Hukum UNRIKA yang menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu mengatasi krisis air bersih, menghentikan perusakan hutan dan kawasan resapan air, menghentikan aktivitas cut and fill di kawasan tangkapan air, melakukan audit menyeluruh terhadap izin alokasi lahan, serta menegakkan hukum dengan kebijakan yang transparan dan berpihak kepada rakyat.
Perwakilan mahasiswa, Anwar Gultom, mempertanyakan penyebab menurunnya debit air di Waduk Duriangkang. Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka apakah kondisi tersebut semata akibat musim kemarau atau karena berkurangnya kawasan hutan resapan akibat pembukaan lahan. Mahasiswa juga menyoroti pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal dan berharap pemerintah lebih serius menyelesaikan persoalan masyarakat tanpa menunggu momentum politik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menyampaikan apresiasi atas sikap santun mahasiswa dalam menyampaikan kritik. “Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan kritikan, aspirasi, dan masukan sehingga menjadi pengingat bagi kami dalam menjalankan tugas. Tentu ini akan kami tindak lanjuti dan akan menjadi pembahasan utama kami bersama seluruh anggota DPRD, termasuk memanggil pihak-pihak terkait atas berbagai persoalan yang disampaikan,” tegas Kamaluddin.
Ia menambahkan bahwa DPRD menghormati aspirasi mahasiswa karena persoalan yang disampaikan merupakan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. DPRD akan segera mengagendakan pemanggilan pihak terkait, baik dari Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam, guna membahas dan mencari solusi terhadap persoalan air bersih, pengelolaan sampah, tata kelola lahan, serta isu lain yang menjadi perhatian publik.
Di akhir dialog, mahasiswa menyerahkan dokumen berisi aspirasi dan tuntutan secara tertulis kepada Ketua DPRD Kota Batam sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Komentar