Dailykepri.com | Batam – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menghadiri peresmian Gedung Arsip serta Musholla Baitus Shalihin di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Batam pada Selasa (28/7/2026). Kehadiran dua fasilitas baru ini difungsikan untuk memperkuat sistem tata kelola administrasi kelembagaan sekaligus meningkatkan sarana ibadah guna mengoptimalkan mutu pelayanan publik di lembaga peradilan tersebut.
Prosesi peresmian gedung arsip dan tempat ibadah tersebut dilakukan secara bersama oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Tiwik, S.H., M.Hum. Agenda strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, tokoh masyarakat, serta jajaran pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Batam sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan infrastruktur pelayanan masyarakat.
Di sela-sela kegiatan peresmian, Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Batam atas terwujudnya penambahan fasilitas operasional dan keagamaan tersebut.
“Tentu kita mengucapkan selamat dan apresiasi dengan kehadiran gedung arsip dan musholla di lingkungan PN Batam ini. Semoga ini semakin meningkatkan kinerja dan mempermudah akses ibadah bagi pegawai dan pengunjung di PN Batam,” ujar Kamaluddin.
Lebih lanjut, Kamaluddin menilai keberadaan Gedung Arsip yang baru diresmikan akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola kearsipan perkara yang lebih rapi, aman, dan terintegrasi secara profesional. Sementara itu, keberadaan Musholla Baitus Shalihin diproyeksikan dapat memberikan rasa nyaman dan kemudahan akses ibadah bagi para pegawai maupun warga masyarakat yang sedang berurusan di PN Batam.
Ia berharap, tersedianya sarana kerja dan sarana ibadah yang lebih representatif ini mampu mendorong peningkatan kinerja serta efektivitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Batam secara berkelanjutan seiring meningkatnya dinamika kebutuhan hukum masyarakat Kota Batam.
Komentar