Dailykepri.com | Bukittinggi – Di sela-sela kesibukan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Balaikota, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) resmi melepas ratusan atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar 2026, Kamis (1/10/2026).
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam sambutannya mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh kontingen. Ia berpesan agar para atlet senantiasa menjaga etika, sopan santun, serta nama baik Kota Bukittinggi selama berkompetisi.
“Untuk Porprov Sumbar 2026 ini, kita melepas sebanyak 644 orang dari kontingen Kota Bukittinggi. Tidak semua cabang olahraga (cabor) kita kirimkan karena ada persyaratan serta kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Harapan kita tentu prestasi olahraga bisa makin baik, sekaligus mengajarkan kita untuk bisa mengakui keunggulan sendiri maupun keunggulan lawan,” ujar Ramlan.
Wako Ramlan menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh seluruh cabor tanpa membawa urusan olahraga ke ranah politik. “Kami sebagai pemerintah hanya menjalankan fungsi fasilitasi, dan untuk urusan teknis sepenuhnya kami serahkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KONI Bukittinggi, Hendra Hendarmin, menjelaskan detail jumlah kontingen yang diberangkatkan. Total 644 orang tersebut terdiri atas 536 atlet dan 108 pelatih dari 42 cabor.
Hendra mengungkapkan, terdapat 8 cabor yang tidak diberangkatkan pada Porprov kali ini, yaitu Sepak Bola, Tenis, Basket, IBCA MMA, Kabaddi, PDBI, Pordasi, dan Dayung.
“Mengenai cabor sepak bola yang tidak dikirim, hal ini sesuai dengan ketentuan KONI Bukittinggi dan Pemda bahwa atlet yang membela daerah wajib ber-KTP Bukittinggi. Sementara pada cabor sepak bola, mayoritas atletnya belum ber-KTP lokal,” jelas Hendra.
Ia juga menambahkan alasan cabor basket yang merupakan salah satu potensi andalan daerah ikut diabsenkan. “Cabor basket tidak bisa kita berangkatkan karena terkait kendala kepengurusan organisasi yang belum lengkap,” tutupnya.
Komentar