Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dorong Pencatatan Aset Transparan

Pansus DPRD Batam Uji Ranperda Aset Daerah, Dandis Rajagukguk Tekankan Identifikasi & Klasifikasi Jelas

Batam, Headline8487 Dilihat

Dailykepri.com | Batam — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kembali mengelar rapat lanjutan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam di Gedung DPRD Batam, Senin (16/11/2026).

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Dandis Rajagukguk, S.T., didampingi Wakil Ketua Pansus Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum. Sementara itu, jajaran Pemko Batam diwakili oleh tim hukum Bagian Hukum Setdako Batam serta pejabat teknis dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Gambar dengan Link DailyKepri Image

Pembahasan rapat difokuskan pada penelaahan pasal demi pasal guna memastikan sinkronisasi materi hukum Ranperda dengan regulasi yang lebih tinggi, sehingga memilik landasan hukum yang kuat dan tidak memicu penafsiran ganda di kemudian hari.

Ketua Pansus Ranperda Aset DPRD Batam, Dandis Rajagukguk, menegaskan bahwa pencermatan mendalam ini dilakukan agar seluruh alur pengelolaan aset—mulai dari identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban terkonsep secara eksplisit dan tertib.

“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Dandis menyoroti pentingnya kejelasan status dan pendataan setiap barang milik daerah guna mencegah adanya aset milik Pemko Batam yang tidak tercatat (unrecorded) atau terbengkalai tanpa peruntukan yang pasti.

“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegas Dandis.

Melalui perumusan Ranperda ini, Pansus DPRD Batam berharap Pemko Batam kelak memiliki koridor hukum yang komprehensif dalam mengoptimalkan potensi nilai ekonomis serta fungsi pelayanan publik dari seluruh kekayaan daerah secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Komentar