Kejar Target Pengesahan Akhir November, Banggar DPRD Batam Kebut Pembahasan RAPBD 2027 Bersama TAPD

Banggar DPRD Batam Kebut Pembahasan RAPBD 2027, Fokus Alokasi Pendidikan dan Kesehatan

Batam, Headline6675 Dilihat

Dailykepri.com | Batam — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027. Pembahasan intensif terus dikebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan seluruh struktur penganggaran tersusun secara cermat, terukur, dan tepat sasaran.

Pada Senin (16/11/2026), Banggar DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi teknis bersama TAPD yang menghadirkan deretan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Gambar dengan Link DailyKepri Image

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Banggar yang juga Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra. Jalannya pembahasan turut didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda, S.E., beserta jajaran anggota Banggar.

Adapun pimpinan OPD yang hadir mencakup Dinas Kesehatan beserta para Kepala Puskesmas se-Kota Batam, Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Embung Fatimah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Disperkimtan, Dinas Damkarmat, Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial, Disnaker, DP3AP2KB, serta Dinas Pertanahan.

Koordinator Banggar, Aweng Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pembahasan ini krusial untuk mengejar target pengesahan RAPBD 2027 sebelum akhir November 2026.

“Beberapa OPD memiliki postur anggaran besar karena sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Kita harapkan dalam beberapa hari ini bisa tuntas pembahasan sehingga RAPBD yang disusun bisa dilaporkan pada rapat paripurna DPRD,” ungkap Aweng.

Ia menekankan bahwa pencermatan mendalam perlu dilakukan pada instansi dengan alokasi mandatory spending besar agar setiap rupiah yang dianggarkan memberikan kebermanfaatan langsung bagi pelayanan publik.

“Yang kita bahas bukan sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran. Kita ingin memastikan setiap program yang diusulkan memiliki perencanaan yang jelas, kebutuhan yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Aweng turut mengimbau seluruh jajaran OPD agar responsif dan transparan dalam menjabarkan rincian target kegiatan, sehingga proses penyelarasan antara Banggar dan TAPD berjalan efektif tanpa mengurangi ketelitian audit anggaran.

Komentar