Dailykepri.com | Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan komitmennya untuk membangun hubungan komunikasi yang sehat, profesional, dan saling menghormati dengan insan pers. Langkah ini diusung guna memastikan seluruh dinamika serta kebijakan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dapat tersampaikan secara utuh, akurat, dan berimbang kepada masyarakat luas.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengungkapkan bahwa penguatan silaturahmi dan saluran komunikasi dengan para pemimpin redaksi serta jurnalis merupakan prioritas yang terus didorong oleh Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan media di era digital tidak boleh sebatas hubungan formalitas untuk kepentingan publikasi semata, melainkan harus menjadi ruang dialog terbuka bagi kedua belah pihak.
Ariastuty menegaskan bahwa upaya merangkul insan pers ini tidak bermaksud untuk mengintervensi atau membatasi independensi jurnalisme. Pemerintah justru membutuhkan masukan objektif dan fungsi kontrol sosial dari media.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ujar Ariastuty.
Ia menambahkan bahwa kritik dari pers merupakan instrumen vital dalam menjaga iklim demokrasi sekaligus masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Namun, pihak BP Batam menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar Kode Etik Jurnalistik, seperti kewajiban konfirmasi, verifikasi data, dan keberimbangan berita sebelum informasi disajikan kepada publik.
“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat,” tuturnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab institusional, BP Batam menjamin ketersediaan akses informasi dan ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi para wartawan. BP Batam tidak ingin komunikasi baru terjalin saat terjadi persoalan di lapangan, melainkan dibangun secara konsisten sejak awal.
“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” kata Ariastuty.
Sikap terbuka ini menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar mengharapkan narasi yang selalu positif dari pers. Media diharapkan tetap mempertahankan sikap independen dan profesional dalam menjalankan kewajibannya sebagai pilar demokrasi.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” tegas Ariastuty.
Melalui kemitraan yang transparan dan beretika ini, tujuan akhir yang ingin dicapai bukan sekadar menjaga hubungan baik antara pejabat dan jurnalis, melainkan bermuara pada terciptanya ekosistem informasi publik yang sehat di mana masyarakat mendapatkan hak atas informasi yang akurat dan edukatif.
Komentar