Dailykepri.com | Batam – Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Syafei, menghadiri undangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Rapat yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin, 22 Juni 2026, dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Haji Iman Sutiawan dan dihadiri Gubernur Ansar Ahmad, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kepri, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Syafei menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. “Capaian WTP ke-16 secara berturut-turut ini tentu patut diapresiasi. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan serta mempertahankan standar akuntabilitas yang baik,” ujarnya.
Menurut Syafei, prestasi tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia menilai capaian ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kepulauan Riau telah berjalan sesuai prinsip good governance.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, khususnya Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing, Kepala BPK Perwakilan Kepri Emmy Mutiarini, serta seluruh jajaran auditor yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif. Ia juga memberikan penghargaan kepada tim penyusun laporan keuangan dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. “Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 untuk yang ke-16 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan wujud nyata sinergi, integritas, dan kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Ansar.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain sebagai bentuk evaluasi, LHP BPK juga mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Komentar