Ambulan dari Mesir Mulai Diijinkan Memasuki Wilayah Gaza Melalui Rafah

Dailykepri.com | Timur Tengah – Setelah Qatar berhasil memediasi perjanjian antara Mesir, Israel dan Hamas akhirnya Israel membuka penyeberangan Rafah ke Mesir.

Ini merupakan kali pertama dibuka sejak serangan yang dilancarkan Hamas ke Israel Sabtu (7/10).

Israel membuka untuk memberi ijin ambulans pertama yang membawa warga Palestina yang terluka dari Gaza yang dilanda perang memasuki Mesir melalui penyeberangan Rafah pada hari Rabu, kata seorang pejabat Mesir, yang berbicara tanpa menyebut nama.

Rekaman langsung yang ditayangkan di stasiun-stasiun televisi yang dekat dengan intelijen Mesir menunjukkan ambulans memasuki sisi terminal Rafah di Mesir untuk membawa sekitar 90 warga Palestina yang sakit dan terluka paling parah agar dirawat di rumah sakit Mesir.

Sejumlah pemegang paspor asing yang terjebak di Gaza juga mulai meninggalkan wilayah yang dilanda perang itu pada hari Rabu ketika penyeberangan Rafah ke Mesir dibuka untuk pertama kalinya sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, lapor koresponden AFP seperti yang dilansir Al Arabia News Rabu (1/11).

Konvoi bantuan yang sangat dibutuhkan telah melintas antara Mesir dan Gaza namun tidak ada orang yang diizinkan untuk menyeberang.

Sekitar 400 orang asing dan warga negara ganda serta sekitar 90 orang yang sakit dan terluka diperkirakan akan meninggalkan negara itu pada hari Rabu setelah Qatar berhasil memediasi perjanjian antara Mesir, Israel dan Hamas, berkoordinasi dengan AS, yang akan memungkinkan evakuasi terbatas dari Gaza yang terkepung, sebuah sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu.

Perjanjian tersebut akan mengizinkan pemegang paspor asing dan beberapa orang yang terluka parah untuk keluar melalui perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza, meskipun tidak ada batas waktu berapa lama tempat tersebut akan tetap terbuka untuk evakuasi.

Pemuda Palestina memegang foto editan Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu yang berlumuran darah selama demonstrasi di kota Nablus pada 29 Oktober 2023. [Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Sumber tersebut menambahkan bahwa kesepakatan itu tidak terkait dengan isu-isu lain yang sedang dinegosiasikan seperti sandera yang disandera oleh Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Gaza, atau jeda yang dirancang untuk meringankan krisis kemanusiaan di wilayah kantong tersebut yang menderita karena kekurangan makanan, air, bahan bakar dan medis, kata sumber tersebut menambahkan.

Israel mengirim pasukannya ke Gaza setelah berminggu-minggu pemboman udara sebagai pembalasan atas serangan besar Hamas yang didukung Iran pada 7 Oktober.

Dilansir dari Al Arabia News, Hamas mengatakan kepada mediator bahwa mereka akan segera membebaskan sekitar 200 atau lebih tawanan asing yang mereka tangkap selama serangan terhadap Israel, kata Abu Ubaida, juru bicara sayap bersenjata kelompok Brigade al-Qassam dalam sebuah video di aplikasi Telegram. Selasa.

Namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jumlah tawanan atau kewarganegaraan mereka.

Mesir telah menyiapkan rumah sakit lapangan di Sheikh Zuwayed di Sinai. Menurut sumber medis sepuluh ambulans dikirim ke Rafah pada hari Selasa untuk antisipasi.

Israel mengepung Gaza setelah serangan Hamas, dan PBB serta pejabat bantuan lainnya mengatakan warga sipil di daerah kantong tersebut hidup dalam bencana kesehatan masyarakat. Sejumlah rumah sakit berjuang untuk merawat korban ketika pasokan listrik mulai menipis.

Baca juga :

Hamas Rilis Video Tiga Warga Israel yang Ditawan dan Meminta Netanyahu Segera Bebaskan Tawanan Palestina

Pada hari Rabu, layanan komunikasi dan internet kembali terputus di wilayah kantong tersebut, kata penyedia telekomunikasi terbesar di Gaza, Paltel.

Sementara itu Israel telah bersumpah untuk memusnahkan Hamas setelah beberapa perang yang tidak meyakinkan sejak pengambilalihan Gaza oleh kelompok militan tersebut pada tahun 2007. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak seruan internasional untuk “jeda kemanusiaan” dalam upaya memungkinkan pengiriman bantuan darurat kepada warga sipil.(red)

Komentar