DailyKepri.com | Bukittinggi – Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar pertemuan dengan insan pers dan media mitra kerja sama di Hall Balai Kota Bukittinggi, Jumat, 5 Juli 2025. Agenda ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus koordinasi mengenai publikasi informasi kegiatan Pemko Bukittinggi sepanjang tahun 2025.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, SH, menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis dan awak media yang selama ini aktif membagikan informasi mengenai berbagai program pemerintah. Ia menegaskan pentingnya peran pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kebijakan dan pembangunan daerah kepada masyarakat luas.
Baca juga : Polda Kepri Berhasil Ungkap Jaringan Internasional dan Musnahkan Barang Bukti Narkotika
“Terima kasih kepada seluruh insan media yang bersedia menjalin kerja sama dengan Pemko Bukittinggi. Kehadiran media sangat vital dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media cetak, daring, televisi, dan saluran lainnya,” ujar Ramlan dalam sambutannya.
Ia juga memaparkan perjalanan awal masa jabatannya yang baru berjalan sekitar tiga bulan. Setelah pelantikan oleh Presiden RI, Pemko melaksanakan retraining di Magelang, dan saat ini mulai intensif melakukan pembenahan di berbagai sektor internal maupun eksternal pemerintahan.
Dalam suasana keterbukaan, Ramlan menyinggung sejumlah isu yang tengah menjadi sorotan publik, termasuk penataan Pasar Banto dan area Stasiun Lambuang. Ia menyebutkan bahwa kontrak kerja sama dengan PT Citikon tidak diperpanjang, dan Pemko Bukittinggi juga tidak akan lagi melakukan pembayaran kepada PT KAI terkait penggunaan lahan Stasiun Lambuang, mengingat lahan tersebut bukan milik pemerintah kota.
“Mengenai surat dari para pedagang stasiun lambuang, sengaja belum kami balas karena isi surat berupa permohonan izin penggunaan lahan. Namun karena status kepemilikan lahan masih di tangan PT KAI dan belum ada keputusan resmi, kami belum bisa mengambil tindakan,” jelasnya.
Baca juga : Duta Besar UEA Bertemu dengan Kepala BP Batam, Bahas Peluang Investasi di Batam
Terkait proyek pembangunan bioskop, Ramlan mengakui bahwa target penyelesaian tahun ini belum bisa direalisasikan karena gedung yang direncanakan merupakan aset negara yang sedang dalam kajian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sampai saat ini, hasil kajian tersebut belum diterima oleh Pemko.
Dalam sesi wawancara, ia juga menyinggung posisi Sekretaris Daerah yang saat ini masih kosong. Ramlan menyatakan bahwa ia telah menjalin komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan menunggu turunnya surat keputusan. “Jika suratnya sudah keluar, saya siap melantik hari itu juga,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Ramlan mengingatkan komitmennya sejak menjabat sebagai Wali Kota pada periode 2016–2021, yakni menjunjung keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
“Saya tidak akan menutup-nutupi. Semua akan kami buka, seperti komitmen saya di periode sebelumnya. Kini saatnya kita gas untuk bekerja demi mewujudkan Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya,” tutupnya. (*/Arianto)
Komentar