Dailykepri.com | Bukittinggi – Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) ke-1 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) digelar di Kota Bukittinggi dan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, serta Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadly Zon, Selasa 29/4/2025.
Acara ini turut dihadiri oleh 24 wali kota dan sekretaris daerah dari berbagai kota di Indonesia.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, selaku tuan rumah, dalam sambutannya mengangkat isu otonomi daerah yang semakin terbatas.
“Dulu banyak kewenangan yang berada di pemerintah daerah, tetapi kini sebagian telah diambil alih oleh pemerintah pusat dan provinsi. Salah satu contohnya adalah terminal tipe A Aur Kuning, yang dulunya dikelola oleh pemerintah daerah Bukittinggi, namun karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada tahun 2018 terminal ini diserahkan ke pemerintah pusat dengan harapan pengelolaannya lebih baik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya,” ungkap Ramlan.
Selain membahas isu otonomi daerah, Ramlan juga menekankan bahwa Bukittinggi bukan hanya kota wisata, tetapi juga memiliki sejarah perjuangan dan dikenal sebagai kota tempat lahirnya Polisi Wanita (Polwan) pertama di Indonesia.
Wakil Ketua Komisariat Wilayah I, Wali Kota Binjai Amir Amzah, mengapresiasi Pemerintah Kota Bukittinggi atas fasilitas yang diberikan dalam penyelenggaraan Muskomwil Apeksi 2025. Ia juga menyampaikan pesan dari Ketua Apeksi, Bobby Nasution, yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.
“Bobby Nasution menyampaikan terima kasih atas kehadiran 24 kepala daerah dalam acara ini, di kota yang sejuk serta kaya akan budaya dan sejarah perjuangan,” ujar Amir Amzah.
Ia juga menambahkan bahwa Bukittinggi memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, termasuk pernah menjadi ibu kota negara pada masanya dan menjadi tempat kelahiran Proklamator Republik Indonesia serta Wakil Presiden pertama.
Dengan terselenggaranya Muskomwil Apeksi ini, diharapkan para kepala daerah dapat memperkuat sinergi dalam menjalankan pemerintahan, khususnya terkait pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*Arianto)
Komentar