Dailykepri.com | Jakarta – Sesi pertama debat cawapres berisi adu argumen soal ekonomi kerakyatan, tema yang dibahas mengenai ekonomi kerakyatan.
Pertanyaan dari panelis yang muncul adalah bagaimana kebijakan pasangan calon untuk mengatasi digitalisasi yang berpotensi merugikan usaha dan mitra konsumen melalui penyalahgunaan data digital?
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan kebijakan yang terkait dengan data digital sudah dibuat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Namun begitu, persoalan data digital yang masif terjadi saat ini dan menjerat masyarakat adalah pinjaman online alias pinjol.
“Kasus pinjol sangat problematik karena dia dibuat secara hukum perdata, lewat gawai. Rakyat yang tidak tahu langsung mengiyakan syarat-syarat pinjaman online tanpa mengetahui dampak negatifnya”ucap Mahfud.
Gara-gara ketidaktahuan banyak masyarakat yang jadi korban bahkan sampai bunuh diri.
Mahfud mengambil contoh kasus seorang guru di Semarang, Jawa Tengah, yang meminjam uang dari pinjol sebesar Rp500.000 tapi utang yang harus dibayar menjadi Rp240 juta lantaran bunga yang berkali lipat.
Sebagai Menkopolhukam, dia mengaku pernah menyampaikan ke Polri soal kasus-kasus pinjol. Tapi Polri klaimnya, enggan menangani persoalan ini lantaran ranahnya hukum perdata.
Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut kasus pinjol bukan kewenangan mereka sebab pinjol-pinjol tersebut ilegal.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyebut perkembangan teknologi digital, dan kemampuan UMKM masih terjadi gap atau kesenjangan.
Untuk itu harus ditindaklanjuti, selain memberesi persoalan pinjol yang sudah merajalela.
Menurut Cak Imin, kemampuan untuk memasuki dunia digital membutuhkan bantuan pemerintah terutama terkait literasi digital untuk UMKM bagi keberlangsungan usaha kecil menghadapi persaingan.
“Di sisi lain, membutuhkan kapasitas teknologi supaya bisa membenahi kecepatan internet yang masih rendah,” imbuhnya.
Sedangkan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan selain masalah pinjol permasalahan lain yang harus dicemati adalah pencurian data.
Karena itulah dia berjanji akan menguatkan cyber security.
Selain itu yang perlu ditekankan, katanya, bagaimana para pelaku usaha e-commerce bisa mengikuti regulasi yang ada. Sehingga tidak ada lagi yang disebutnya barang-barang lintas negara membunuh UMKM.
“Kita harus melindungi UMKM, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan sumber daya manusia. Manusianya, digitalnya, karena itu kita ingin anak muda ikut andil dalam hilirisasi digital yang kita canangkan sebentar lagi,” tutur Gibran.
Adu argumen soal prioritas anggaran
Dalam sesi debat kedua, para cawapres dihadapkan pada pertanyaan mengenai prioritas anggaran pemerintah lebih untuk pembangunan infrastruktur fisik atau sumber daya manusia (SDM).
Gibran mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dan SDM harus dilakukan secara paralel.
Ia kemudian mengatakan bahwa tidak semua program pembangunan harus dibiayai dari APBN. Ia lantas menarik contoh proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Banyak yang gagal paham. Tidak 100 persen pembangunan IKN menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20 persen, sisanya investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri,” katanya.
Menurut Gibran, pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah menambah penerimaan negara. Untuk itu, mereka akan membentuk badan penerimaan negara yang dikomandoi oleh presiden sehingga koordinasi antar-kementerian lebih luwes.
Gibran juga menyebut akan menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Mahfud kemudian menanggapi jawaban Gibran mengenai anggaran IKN.
“Sampai sekarang belum ada satu pun investor yang masuk ke sana. Kalau ada sebutkan, dua atau satu, investor mana yang sudah masuk ke sana?” tanya Mahfud.
“Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah yang sudah kuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu.”
Mahfud mengaku setuju pemerintah harus menarik investor ke IKN, agar pendanannya sesuai dengan rencana semula, bukan hanya dari APBN.
Sementara itu, Cak Imin menanggapi dengan menyatakan bahwa pemerintah harus mengetahui prioritas. Menurutnya, anggaran pembangunan IKN seharusnya bisa digunakan untuk membangun berbagai sektor lain di Kalimantan.
Gibran langsung merespons dengan mengatakan bahwa IKN bukan hanya untuk membangun bangunan pemerintah, tapi juga simbol pemerataan pembangunan di Indonesia.
Baca Juga:
Menanggapi pertanyaan Mahfud, Gibran mengklaim bahwa sudah banyak investasi masuk IKN dan masih akan terus bertambah.
Dilansir BBBC News, Direktur Riset CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menganggap jawaban masing-masing cawapres soal prioritas pembangunan infrastruktur atau SDM secara normatif sudah benar.
Namun, ia meragukan klaim Gibran soal investor IKN tidak meyakinkan.
“Penjelasan Gibran tentang keberadaan investor IKN tidak meyakinkan. Pak Jokowi sendiri baru-baru ini mengakui belum ada investor asing masuk,” kata Akhmad kepada BBC News Indonesia. (Red)
Komentar