Dailykepri.com | Bukittinggi — Pemerintah Kota Bukittinggi hantarkan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin, 8 September 2025
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendy, menyampaikan bahwa Perubahan APBD 2025 telah dihantarkan 4 September 2025, dan hari ini fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum. Selanjutnya, dalam rapat paripurna ini, Wali Kota Bukittinggi juga menghantarkan KUA-PPAS APBD 2026. KUA-PPAS disusun sebagai pedoman APBD agar DPRD dan Pemda selaras dalam program, kegiatan dan anggaran, sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 dan RKPD.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026 berlandaskan pada RPJMD 2025–2029 yang disusun sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. KUA-PPAS bukan hanya kerangka anggaran tahunan, tetapi juga instrumen operasional untuk menerjemahkan arah pembangunan ke dalam program prioritas. KUA berisi kondisi ekonomi makro, asumsi APBD, serta kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, sementara PPAS menegaskan skala prioritas pembangunan, capaian kinerja, sasaran, serta plafon anggaran.
“Dalam KUA-PPAS 2026 terdapat lima poin utama, yakni kerangka ekonomi makro, asumsi dasar RAPBD, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp516,42 miliar, terdiri dari PAD Rp156,77 miliar dan transfer Rp359,65 miliar. Belanja daerah diperkirakan mencapai Rp766,87 miliar, dengan porsi terbesar pada belanja operasi Rp711,65 miliar, serta belanja modal Rp50,72 miliar. Sementara itu, pembiayaan daerah diproyeksikan defisit sebesar Rp3 miliar,”jelasnya
Wako menambahkan, belanja diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta program unggulan daerah seperti Surau Gemilang, Sekolah Keluarga Gemilang, Bukittinggi 1000 Event, 1000 Startup, Creative Hub, Sport Center, Pendidikan Gratis, Sehat Gemilang, hingga Pariwisata Gemilang.
Shabirin Rahmat, mewakili Fraksi Gerindra, menyampaikan bahwa rancangan perubahan APBD menimbulkan defisit yang perlu dikelola dengan bijak. Fraksi Gerindra mengharapkan optimalisasi potensi pajak, retribusi, dan aset daerah, serta pengawasan ketat belanja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Nur Hasra, mewakili Fraksi PKS, menekankan pentingnya optimalisasi PAD, pengalokasian belanja pada program prioritas, pengendalian defisit, serta transparansi melalui partisipasi masyarakat, dengan tujuan pembangunan yang adil, berbudaya, dan berkualitas.
Dedi Patria, mewakili Fraksi PPP–PAN, menilai Rancangan APBD Perubahan 2025 mencerminkan mimpi dan harapan pemerintah meski masih ada defisit. Fraksi mendorong pemanfaatan potensi daerah, optimalisasi tata kelola parkir, revitalisasi Pasar Atas, dan persiapan pengelolaan Pasar Banto, serta mengharapkan seluruh SKPD bekerja maksimal agar APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Neni Anita, mewakili Fraksi Nasdem, menyoroti defisit APBD dan dampak negatifnya. Fraksi mempertanyakan langkah pemerintah agar kegiatan anggaran perubahan dapat diselesaikan tepat waktu.
Elfianis, mewakili Fraksi Demokrat, menilai APBD Perubahan 2025 strategis untuk menyesuaikan fiskal, meningkatkan pelayanan dasar, dan mendukung UMKM, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Fraksi menanyakan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan PAD, menutup defisit, dan memastikan belanja fokus pada program prioritas yang berdampak bagi masyarakat.
Berliana Betris, mewakili Fraksi Karya Kebangsaan, menekankan perubahan APBD 2025 penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan menjaga transparansi. Fraksi mendorong optimalisasi PAD, belanja fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial, serta menyoroti pengelolaan pasar, air bersih, parkir, layanan digital, sampah, dan penguatan UMKM.
Komentar