Dailykepri.com | Batam — Pemerintah Kota Batam kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat struktur birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kamis, 13 November 2025, Wali Kota Batam Amsakar Achmad melantik dan mengukuhkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Batam dalam sebuah prosesi resmi yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Batam. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, serta jajaran pejabat lainnya.
Dalam pelantikan tersebut, dua nama mencuat sebagai sorotan utama: Sri Miranthy Adisthy yang ditetapkan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, serta Lanaja yang dipercaya mengemban tugas sebagai Camat Lubuk Baja.
Selain itu, sebanyak 65 pejabat lainnya dikukuhkan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan sejumlah Peraturan Wali Kota yang mengatur perubahan nomenklatur serta pemekaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Amsakar Achmad dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bagian dari upaya serius pemerintah dalam mempercepat pelayanan dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara.
Ia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah panggung untuk tampil, melainkan ruang untuk bekerja dan menghasilkan.
“Saya berharap kinerja menjadi fokus utama para pejabat yang diberi amanah. Jangan hanya unjuk muka, tapi unjuk kinerja. Kami membutuhkan orang yang mampu mempersembahkan hasil terbaik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amsakar menekankan pentingnya profesionalisme dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia meminta seluruh pejabat, mulai dari kepala OPD hingga lurah dan camat, untuk bekerja sesuai aturan dan tidak keluar dari jalur birokrasi yang telah ditetapkan.
Menurutnya, integritas dan kepatuhan terhadap sistem adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kredibel dan responsif.
Secara khusus, Wali Kota menyoroti pelayanan publik di sektor administrasi kependudukan. Ia meminta agar Disdukcapil segera melakukan desentralisasi layanan ke tingkat kecamatan agar masyarakat tidak harus datang ke satu titik pusat untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Untuk Disdukcapil, agar pelayanan tidak menumpuk, segera distribusikan sebagian layanan ke kecamatan. Layani warga dengan cepat dan baik. Harus ada terobosan dan inovasi nyata,” ujarnya.
Amsakar menyebut bahwa pelayanan administrasi kependudukan adalah wajah utama pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, ia menuntut agar seluruh jajaran Disdukcapil mampu menghadirkan pelayanan yang mudah, ramah, dan tepat waktu.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban harus dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada negara, bukan sekadar posisi administratif.
“Kinerja yang kita berikan adalah untuk negara. Sejarah tidak akan mencatat kerja yang biasa-biasa saja. Kami ingin langkah nyata dari para pimpinan, terutama lurah dan camat,” tutupnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal penyegaran birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di Kota Batam. Dengan struktur yang lebih adaptif dan pejabat yang berkomitmen terhadap pelayanan publik,
Pemko Batam menargetkan terciptanya sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Komentar