Dailykepri.com | Batam — Dalam upaya mewujudkan tata kelola administrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan Sosialisasi SOP dan Penggunaan SIPENATA (Sistem Pengelolaan ATK Digital) bertempat di Gedung Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai yang terdiri dari 10 Tim Kerja yang ada di Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. Pegawai yang hadir sangat antusias dalam memahami mekanisme penggunaan sistem digital baru tersebut.
Pengelola ATK, Destri Ariyanti,SE sekaligus MC acara tersebut, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran yang modern dan berintegritas.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat transformasi digital dan good governance di lingkungan pemerintahan. Melalui SIPENATA, proses permintaan, pengadaan, dan pendistribusian ATK kini dapat dilakukan secara digital dan terdokumentasi secara sistematis, menggantikan sistem manual berbasis kertas,” ujar Destri.
Sementara Ketua Tim Kerja Hukum, Kepegawaian , Pelayanan Publik dan Humas, Dewita Sari, SE.Ak., M.M. memberikan apresiasi terhadap inovasi yang telah dikembangkan melalui SIPENATA.
“Semoga inovasi yang diberikan bisa bermanfaat dan memberikan banyak perubahan. Pelan-pelan sistem manual yang ada di BKKBN Kepri bisa beralih ke sistem digital yang memudahkan pekerjaan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mendukung penerapan sistem digital secara konsisten agar efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan barang di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dapat terus meningkat.
Materi sosialisasi disampaikan oleh Elsi Adella,S,Tr.,Kom selaku pengembang sistem SIPENATA. Dalam paparannya, Elsi menjelaskan fungsi utama SIPENATA sebagai alat bantu digital untuk mengelola proses permintaan hingga distribusi ATK secara terintegrasi melalui sistem. Sistem ini dilengkapi dengan fitur pencatatan stok barang, notifikasi otomatis saat stok menipis, serta laporan total penggunaan per unit kerja.
Pengembangan SIPENATA dilatarbelakangi oleh sistem pengelolaan ATK sebelumnya yang masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, mulai dari tahap permintaan hingga distribusi. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah kendala seperti pencatatan stok yang kurang akurat, minimnya transparansi, serta tidak adanya evaluasi rutin.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 56% kementerian/lembaga dan 76% pemerintah daerah berisiko mengalami penyalahgunaan fasilitas kantor, termasuk dalam pengelolaan ATK. Hal ini menjadi salah satu dasar penting bagi instansi untuk segera beralih ke sistem digital yang lebih transparan dan mudah diaudit.
Dengan penerapan SIPENATA, Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau berharap proses permintaan dan penggunaan ATK di setiap unit kerja dapat dilakukan secara efisien, transparan, serta mendukung prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara. Sistem ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung transformasi digital birokrasi dan memperkuat budaya kerja profesional di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau.
Komentar