Dailykepri.com | Batam, 30 Juni 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Batam dengan agenda penyampaian Nota Keuangan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pada Senin siang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Haji Aweng Kurniawan dan turut dihadiri Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Turut hadir dalam forum tersebut sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dari LAMKR, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam, serta perwakilan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Rapat paripurna tersebut didahului dengan penyampaian dua laporan penting, yaitu laporan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, serta laporan Badan Anggaran terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Keduanya ditutup dengan pengambilan keputusan resmi.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Amsakar menekankan bahwa pengajuan awal perubahan APBD 2025 merupakan upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Perubahan anggaran diarahkan untuk mendukung pemerataan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan tenaga kerja, penguatan sektor ekonomi, serta perlindungan sosial bagi masyarakat Batam.
Pendapatan Daerah Meningkat Hampir 8 Persen
Total pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2025 tercatat mengalami kenaikan 7,94 persen, dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,27 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh pertumbuhan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 11,04 persen, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah meningkat menjadi Rp1,95 triliun atau naik 12,52 persen, dipicu bertambahnya objek pajak seperti PBB-P2, PBJT dari listrik, jasa perhotelan, hiburan, dan kuliner. Retribusi daerah pun naik 7,18 persen, menyusul optimalisasi layanan persampahan, parkir, sektor pariwisata, serta penggunaan tenaga kerja asing.
Meski demikian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun 13,81 persen, antara lain disebabkan penurunan laba dari Bank Riau Kepri Syariah dan pengurangan saham oleh Pemko Batam. Sebaliknya, pendapatan transfer antar daerah mengalami lonjakan sebesar 35,24 persen, berkat penyesuaian alokasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Belanja Daerah Tumbuh 8,19 Persen
Belanja daerah juga menunjukkan peningkatan, dari Rp4,07 triliun menjadi Rp4,41 triliun atau naik 8,19 persen. Komposisinya terdiri dari:
– Belanja operasi naik 6,61 persen, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta peningkatan drastis pada belanja subsidi dan bantuan sosial.
– Belanja modal meningkat 25,70 persen, mencakup pengadaan alat berat, pembangunan gedung, sarana pendidikan, tempat ibadah, serta penguatan infrastruktur jalan dan irigasi.
– Belanja tidak terduga justru mengalami penurunan signifikan sebesar 79,69 persen, seiring pengalihan anggaran untuk penanganan bencana dan pengembangan infrastruktur publik.
Amsakar menegaskan bahwa prioritas belanja tahun 2025 difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, memenuhi belanja wajib sesuai ketentuan, memperbaiki pelayanan publik, serta memperkuat sinergi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Pusat.
Pada bagian akhir penyampaiannya, ia mengungkapkan bahwa pembiayaan daerah turut meningkat sebesar 16,99 persen, dari Rp115 miliar menjadi Rp134,5 miliar. Dana tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Ranperda Perubahan APBD 2025 kemudian diserahkan langsung kepada Wakil Ketua I DPRD Haji Aweng Kurniawan. Ia menutup rapat paripurna dan meminta seluruh fraksi partai politik untuk segera menyusun pandangan umum terhadap Ranperda tersebut sebagai bagian dari proses pembahasan lanjutan.
Tahapan ini menjadi krusial dalam memastikan rancangan perubahan anggaran mampu mendukung agenda strategis Pemko Batam secara efektif dan tepat sasaran.
Komentar