Dailykepri.com | Bukittinggi – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Kota Bukittinggi secara resmi meluncurkan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 19 Agustus 2025, di Aula Balai Kota Bukittinggi, dan menjadi momentum penting dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan oleh banyak kalangan.
Peluncuran program CPP ini disaksikan langsung oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat, Asril, serta beberapa anggota DPRD Kota Bukittinggi. Hadir pula Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumbar, R. Darma Wijaya, bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan perwakilan dari keluarga penerima manfaat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait dalam mewujudkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Secara keseluruhan, program bantuan pangan CPP di Provinsi Sumatra Barat menyasar sebanyak 160.988 keluarga penerima manfaat yang tersebar di delapan kabupaten dan kota. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3,2 juta ton beras, sebuah angka yang mencerminkan skala besar dan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ketahanan pangan. Khusus untuk Kota Bukittinggi, bantuan beras untuk periode Juni dan Juli diberikan kepada 4.937 keluarga, dengan total volume mencapai 49.370 kilogram. Angka ini bukan hanya mencerminkan jumlah, tetapi juga harapan besar agar bantuan tersebut mampu meringankan beban hidup masyarakat yang membutuhkan.
Dalam sambutannya, R. Darma Wijaya dari Perum Bulog menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan amanah undang-undang yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyatakan kesiapan Bulog untuk mendistribusikan beras hingga ke tingkat kelurahan, memastikan bahwa tidak ada keluarga penerima manfaat yang terlewatkan. Komitmen ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat, Asril, menyoroti pentingnya regulasi yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari kelancaran distribusi, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dirasakan oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan yang konsisten dan berkesinambungan harus menjadi bagian integral dari setiap program bantuan, agar manfaatnya tidak bersifat sementara.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, dalam pidatonya menyampaikan dukungan penuh terhadap peningkatan produktivitas petani lokal. Ia menargetkan agar Bukittinggi mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh penduduknya yang berjumlah sekitar 122 ribu jiwa. Menurutnya, kemandirian pangan harus dimulai dari penguatan sektor pertanian lokal, sehingga ketergantungan terhadap pasokan eksternal dapat dikurangi.
Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, turut memberikan pandangannya mengenai pentingnya distribusi yang tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa produksi beras yang melimpah harus diimbangi dengan sistem distribusi yang efisien dan adil. Komisi IV, lanjutnya, akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan bahwa bantuan tidak hanya sampai, tetapi juga digunakan secara optimal oleh para penerima.
Peluncuran penyaluran CPP di Bukittinggi bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas pangan. Dengan kolaborasi lintas sektor dan pengawasan yang ketat, program ini diharapkan mampu menjadi langkah awal menuju ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan di masa depan. (**/Arianto)
Komentar