Dailykepri.com | Tanjungpinang — Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau gelar Pengukuhan Pengurus Perkumpulan Juang Kencana Provinsi Kepulauan Riau Periode 2025–2028 yang dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) Koalisi Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2025–2030 di Nite And Day Laguna Hotel Tanjungpinang, Senin (29/12).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga dan kependudukan, sekaligus mendukung penyusunan serta pengawalan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan ini diikuti 30 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan; Pimpinan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Kepulauan Riau; pengurus Perkumpulan Juang Kencana Provinsi Kepulauan Riau; unsur akademisi; serta media.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Rohina, M.Si menegaskan bahwa pengukuhan pengurus Juang Kencana dan pelaksanaan Musda Koalisi Kependudukan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), termasuk pencapaian Quick Wins Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di Provinsi Kepulauan Riau.
Hingga Akhir 2024, Perkumpulan Juang Kencana Tercatat memiliki 2.292 anggota. Ketua Juang Kencana Kepri, Dr.Muhammad Dali,MM mengatakan bahwa dengan kepengurusan baru, Juang Kencana provinsi Kepri diharapkan semakin optimal mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana dan kebijakan kependudukan di provinsi Kepulauan Riau.
Sementara Itu, Musda Koalisi Kependudukan menjadi bagian penting dalam penguatan kelembagaan kolaborasi lintas sektor. Koalisi Kependudukan dengan struktur kepengurusan baru sebagai wadah bersama pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat dan media untuk merespons berbagai isu strategis kependudukan, seperti pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, dan percepatan penurunan stunting di provinsi Kepulauan Riau.
Ketua Koalisi Kependudukan Kepri, Drs. Mastur Taher, M.Pd juga menekankan bahwa koalisi ini memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan dan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan Rencana Aksi Provinsi dan kabupaten/kota.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, Koalisi Kependudukan diharapkan mampu memberikan masukan akademik, advokasi kebijakan, serta rekomendasi strategis berbasis data dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong integrasi isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Mastur.
Komentar