Dailykepri.com | Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong perluasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di wilayah Bintan dan Karimun. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memperluas peluang investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyusul keberhasilan Batam sebagai kawasan FTZ yang telah lama menjadi motor ekonomi regional.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa perluasan FTZ ke Bintan dan Karimun akan memberikan kepastian hukum bagi investor serta membuka ruang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal. “Kita mengusulkan agar Bintan dan Karimun bisa menjadi FTZ menyeluruh, sementara Natuna, Anambas, dan Lingga didorong dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” ujar Ansar dalam pernyataannya di Batam, Jumat.
Menurut Ansar, usulan FTZ menyeluruh untuk Bintan dan Karimun bukanlah hal baru. Pemerintah Provinsi telah menyampaikan gagasan ini kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak empat tahun lalu. Namun, baru belakangan ini usulan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat. “Kemarin sudah di-follow up, dan Pak Menko menyampaikan bahwa akan dilakukan kajian melalui lembaga independen. Kajian ini akan menilai efektivitas percepatan ekonomi dan investasi, termasuk menghitung potensi kehilangan pendapatan daerah, peluang lapangan kerja, inflasi, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat,” jelasnya.
Ansar juga menyoroti perbedaan karakteristik antara Batam dan dua wilayah yang diusulkan menjadi FTZ baru. Di Batam, status tanah dikelola oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, sedangkan di Bintan dan Karimun terdapat kepemilikan pribadi. Hal ini, menurutnya, justru bisa menjadi keunggulan tersendiri. “Kalau investor ingin masuk, mereka bisa melakukan pembebasan lahan langsung, dan pemerintah daerah akan memfasilitasi. Untuk kendaraan, bisa dibuat sistem resiprokal dengan pengawasan ketat, sehingga kendaraan dari Batam bisa digunakan di Bintan dan Karimun, begitu juga sebaliknya,” tambah Ansar.
Selain mendorong FTZ, Ansar juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mengembangkan KEK di wilayah lain. Ia menyebut bahwa Kabupaten Lingga telah berhasil mendapatkan status KEK, dan pengembangan kawasan tersebut terus dipacu. “Saat ini Lingga sudah memiliki satu KEK, dan itu terus kita dorong. Peran industri jasa keuangan juga sangat penting dalam mendukung ekosistem investasi ini,” katanya.
Langkah-langkah strategis ini sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kepri yang sangat menggembirakan. Pada triwulan II tahun 2025, Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,14 persen—tertinggi di Sumatera dan menempati posisi ketiga secara nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri per kapita pun hampir menyentuh angka 11.000 dolar AS per tahun per orang.
“Kepri memiliki momentum pertumbuhan yang luar biasa. Kita semua harus menjaga momentum ini dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi benar-benar menjadi mesin penggerak kesejahteraan masyarakat,” tegas Ansar.
Dengan dorongan kuat dari pemerintah provinsi dan dukungan dari pemerintah pusat, perluasan FTZ di Bintan dan Karimun serta pengembangan KEK di wilayah lainnya menjadi harapan baru bagi Kepri untuk tampil sebagai lokomotif ekonomi nasional yang tangguh dan inklusif.
Komentar