Dailykepri.com | Batam – Pemerintah Kota Batam menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kantor Wali Kota Batam. Kegiatan ini menjadi wadah penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kota Batam, Jumat (31/10).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Rohina, M.Si, dalam arahannya menyampaikan perkembangan data sumber input awal tahun 2025 serta capaian hingga akhir Juni 2025. Data tersebut mencakup persentase ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronik (KEK) yang telah mendapatkan tambahan asupan gizi, serta cakupan konsumsi tablet tambah darah (TTD) dan multivitamin mineral supplementation bagi ibu hamil di seluruh kecamatan Kota Batam.
Rohina menegaskan pentingnya ketepatan dan kelengkapan data sebagai dasar dalam menyusun strategi intervensi yang efektif. “Data yang akurat akan menjadi pijakan penting dalam memastikan program intervensi gizi sensitif dan spesifik benar-benar menyasar kelompok sasaran yang membutuhkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rohina juga menekankan peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Kampung KB berperan sebagai wadah untuk mengintegrasikan Program Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana), termasuk pencegahan stunting, dengan menampilkan data yang akurat serta memperkuat Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menyediakan data sasaran terkini.
“Melalui Kampung KB, pendampingan keluarga, edukasi gizi seimbang, kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi yang baik dapat berjalan tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar setiap intervensi memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pelaksanaan evaluasi dilakukan secara triwulan berbasis data, disertai aksi langsung di lapangan. Hal ini penting mengingat masih terdapat kesenjangan antara data lapangan dengan target sasaran, sehingga perlu penajaman dalam validasi dan tindak lanjut di tingkat keluarga.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah,S,Sos,M.Si yang hadir mewakili Wakil Wali Kota Batam sekaligus Ketua TPPS, menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan prioritas daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Permasalahan stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, sanitasi, pangan, dan kesejahteraan keluarga. Diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang kuat antarperangkat daerah agar target penurunan stunting dapat tercapai,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) rutin dalam pelaksanaan program. “Kita tidak cukup hanya menerima laporan. Harus ada monev yang benar-benar dijalankan agar hasilnya bisa terukur dan berdampak,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh perangkat daerah, perwakilan kecamatan dan kelurahan, instansi vertikal, kader, serta mitra pembangunan yang tergabung dalam TPPS Kota Batam. Peserta membahas progres pelaksanaan program tahun berjalan, evaluasi terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta strategi untuk mencapai target nasional prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2025.
Menutup kegiatan, Firmansyah berharap hasil rapat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap hasil rapat ini tidak berhenti pada tataran rencana, tetapi benar-benar diimplementasikan di lapangan. Bukan hanya angka kemajuan yang penting, tetapi juga manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Ignadia
Editor : Dewita
Komentar