Dailykepri.com | Bukittinggi — Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyelenggaraan pertemuan advokasi dan koordinasi Pokjanal Posyandu Kota Bukittinggi, yang digelar pada Selasa, 30 September 2025, di Grand Rocky Hotel. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, dan dihadiri oleh jajaran SKPD, camat, lurah, kepala puskesmas, serta pengelola program kesehatan dari seluruh wilayah kota.
Dalam forum tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Albertiusman, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kader posyandu menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan kesehatan daerah. Menurutnya, kader posyandu merupakan ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga perlu dibekali dengan kompetensi yang memadai.
“Tahun ini kami menyiapkan program pelatihan bagi kader, baik secara daring maupun luring. Pelatihan ini akan dilengkapi dengan asesmen untuk mengukur sejauh mana pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata. Harapannya, kualitas pelayanan posyandu semakin meningkat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Albertiusman.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukittinggi, Ny. Yesi Ramlan Nurmatias, menyampaikan bahwa transformasi Posyandu melalui penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi langkah penting dalam memperluas cakupan layanan. Posyandu kini tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.
“Enam bidang SPM tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Transformasi ini sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, dan diharapkan mampu memperkuat peran kader sebagai pelayan masyarakat yang tangguh dan adaptif,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, dalam sambutannya menekankan bahwa Posyandu merupakan lembaga masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan warga dan peningkatan layanan kesehatan dasar. Ia mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Bukittinggi pada tahun 2024 tercatat sebesar 16,8 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan stunting tetap menjadi agenda prioritas yang harus ditingkatkan.
“Posyandu hadir untuk memberikan layanan menyeluruh, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja hingga lansia. Saat ini partisipasi masyarakat baru mencapai 62 persen, sementara target minimal yang diharapkan adalah 85 persen. Ini menunjukkan masih ada ruang besar untuk meningkatkan peran posyandu dalam memantau tumbuh kembang anak,” kata Rismal.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Pokjanal Posyandu akan terus mendukung penguatan kapasitas posyandu di tingkat kelurahan dan kecamatan. Apresiasi khusus diberikan kepada para kader yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Harapannya, Posyandu Bukittinggi dapat terus berkembang dan mampu meraih prestasi di tingkat provinsi maupun nasional.
Pertemuan advokasi dan koordinasi ini ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat peran Posyandu sebagai pilar penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas kader akan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan yang lebih inklusif, profesional, dan berkelanjutan.
Komentar