Dailykepri.com | Batam – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam memilih merayakan Hari Pers Nasional 2026 dengan cara yang tenang namun bermakna.
Sebuah audiensi untuk memperjelas batas tugas dan fungsi antara pers dan otoritas pelabuhan. Pertemuan yang berlangsung pada hari Senin, 26 Januari 2026, di ruang rapat KSOP Kelas II Khusus Batam di Sekupang, Ketua PWI Batam Khafi Anshary bersama jajaran bertemu Kepala KSOP Khusus Batam, Takwim Masuku, dan sejumlah pejabatnya.
Pertemuan itu bukan sekadar seremonial, ia menempatkan kejelasan kewenangan dan kualitas konfirmasi berita di urutan pertama agenda, menandai niat kedua pihak untuk memperbaiki alur komunikasi demi akurasi informasi publik.
Dalam pembukaan yang lugas, Khafi menyatakan bahwa HPN kali ini dimaknai sebagai momen introspeksi bagi pers, bukan untuk menutup diri dari kritik, melainkan untuk menerima dan belajar darinya.
Pernyataan itu membuka suasana audiensi yang hangat dan konstruktif. Takwim merespons dengan keterbukaan serupa. Ia menegaskan batas-batas kewenangan KSOP, khususnya bahwa tanggung jawab utama KSOP adalah keselamatan pelayaran bagi kapal yang sedang berlayar, sementara urusan yang terjadi di darat berada di luar ranah mereka.
Penegasan ini menjadi titik fokus diskusi karena selama ini banyak kebingungan yang muncul di lapangan ketika wartawan mencari konfirmasi atas insiden yang melibatkan aspek darat dan laut sekaligus.
Selanjutnya, diskusi mengurai contoh konkret yang sering menimbulkan salah alamat konfirmasi. Kasus ledakan kapal di PT ASL yang berulang kali menjadi sorotan publik disebut sebagai ilustrasi bagaimana batas kewenangan bisa kabur bagi peliput.
Takwim mengakui bahwa KSOP kerap menerima permintaan klarifikasi terkait insiden semacam itu, meski aspek utama kejadian berada di luar kewenangan mereka. Namun demikian, ia menegaskan bahwa KSOP tetap berusaha membantu sejauh kemampuan, menunjukkan itikad baik untuk menjaga alur informasi demi keselamatan dan ketertiban umum.
Para wartawan yang hadir mendengarkan penjelasan itu dengan seksama. Dari sisi pers, muncul kesadaran bahwa kecepatan pemberitaan harus diseimbangkan dengan ketepatan sumber.
Diskusi menekankan bahwa keberanian untuk bertanya tidak cukup tanpa ketelitian dalam menentukan lembaga yang berwenang memberikan jawaban.
Kesalahan konfirmasi bukan hanya soal etika jurnalistik; ia berpotensi menyesatkan publik dan mengaburkan tanggung jawab institusi yang seharusnya menangani masalah tertentu. Oleh karena itu, PWI Batam menegaskan komitmennya untuk memperbaiki praktik konfirmasi di lapangan melalui pelatihan internal dan koordinasi yang lebih intens dengan pihak-pihak terkait.
Suasana audiensi, meski tidak disorot kamera besar, terasa penuh makna. Para pejabat KSOP menjelaskan secara rinci ruang lingkup tugas mereka, mulai dari pengaturan keselamatan pelayaran hingga pengawasan teknis kapal yang beroperasi di perairan. Penjelasan teknis itu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga wartawan dapat membawa pulang gambaran yang lebih jelas tentang kapan dan kepada siapa harus meminta konfirmasi.
Di sisi lain, PWI menyampaikan harapan agar KSOP tetap responsif ketika dimintai klarifikasi, meski masalahnya berada di area yang bukan kewenangan langsung mereka, karena respons awal sering kali membantu mengarahkan wartawan ke sumber yang tepat.
Pertemuan itu juga membuka ruang bagi refleksi bersama. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan antara pers dan lembaga publik seharusnya bersifat kemitraan, pers sebagai pengawas yang kritis namun bertanggung jawab, dan lembaga publik sebagai pihak yang transparan dan komunikatif.
Ketegasan tentang batas kewenangan bukan dimaksudkan untuk menutup akses informasi, melainkan untuk mempercepat proses klarifikasi dan mengurangi kebingungan yang bisa muncul dari konfirmasi yang salah alamat. Dengan demikian, publik mendapat informasi yang lebih akurat dan lembaga yang berwenang dapat bekerja tanpa terganggu oleh misinformasi.
Dari perspektif praktik jurnalistik, audiensi ini menegaskan dua pelajaran penting: pertama, verifikasi sumber harus mempertimbangkan struktur kelembagaan; kedua, komunikasi antar institusi perlu dibangun sebelum krisis terjadi agar saat insiden berlangsung, alur informasi sudah jelas dan cepat.
PWI Batam berkomitmen untuk menerjemahkan hasil pertemuan ini ke dalam langkah-langkah konkret, termasuk panduan internal bagi wartawan dan upaya memperkuat jaringan sumber yang relevan di lingkungan pelabuhan dan instansi terkait.
Penutup pertemuan menegaskan nada yang sama, bukan kemenangan salah satu pihak, melainkan langkah bersama menuju praktik informasi yang lebih matang.
HPN 2026 di Batam, lewat audiensi sederhana ini, menampilkan wajah pers yang dewasa, siap menerima kritik, belajar, dan memperbaiki diri demi kepentingan publik.
Di sisi lain, KSOP menunjukkan kesiapan untuk menjelaskan batas tugasnya dan membantu proses klarifikasi ketika diperlukan. Dari ruang rapat di Sekupang itu, harapan yang muncul adalah liputan yang lebih akurat, komunikasi antar-lembaga yang lebih lancar, dan publik yang menerima informasi yang lebih dapat dipercaya.
Komentar