Dailykepri.com | Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka keran impor beras, meskipun harga internasional tengah mengalami penurunan tajam. Pernyataan ini disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025), sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa insya Allah tahun ini tidak impor. Sudah swasembada, lebih dari cukup,” ujar Amran kepada awak media. Ia menambahkan, “Satu liter pun (beras impor) enggak boleh masuk ke Indonesia.”
Pernyataan tegas ini muncul sebagai respons atas dugaan impor ilegal beras oleh perusahaan berinisial PT MSG di Sabang, Aceh. Gudang milik perusahaan tersebut telah disegel oleh aparat penegak hukum setelah ditemukan adanya pengiriman beras dari Thailand yang melanggar kebijakan nasional. Menurut Amran, meskipun Sabang berstatus kawasan perdagangan bebas (free trade zone), tetap tidak diperkenankan melakukan impor beras karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan.
Amran menekankan bahwa produksi beras nasional saat ini telah melampaui target. Dari target 32 juta ton pada tahun 2025, realisasi produksi diperkirakan mencapai 34,7 juta ton. “Itu di atas target. Artinya, kita tidak butuh impor. Kita sudah swasembada,” tegasnya.
Meski jumlah beras yang masuk secara ilegal ke Sabang hanya sekitar 250 ton, Amran menilai hal itu bisa berdampak negatif terhadap persepsi publik dan stabilitas politik. “Apa sih artinya kalau 250 ton? Itu hanya mengganggu secara politik. Janganlah serakahnomics diulang,” katanya, merujuk pada motif keuntungan semata dari pelaku impor ilegal.
Ia juga mengungkapkan bahwa harga beras internasional saat ini anjlok dari 650 dolar AS per ton menjadi 340 dolar AS per ton, salah satunya karena Indonesia menghentikan impor. “Impor kita dua tahun berturut-turut 7 juta ton. Tiba-tiba kita hentikan, sehingga kami dilobi untuk menerima impor dari negara tetangga. Tetapi tekad kita adalah swasembada,” jelas Amran.
Ketegasan pemerintah dalam menolak impor beras juga mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI. Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, meminta agar pelaku impor ilegal di Sabang ditindak sesuai hukum yang berlaku. “Pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada. Jadi siapa pun yang coba-coba impor, harus ditindak secara hukum,” tegasnya.
Dengan produksi nasional yang melampaui target dan komitmen kuat dari pemerintah, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan. Kebijakan tanpa kompromi terhadap impor ilegal menjadi bukti nyata bahwa swasembada bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang harus dijaga bersama.
Komentar