Dailykepri.com | Padang – Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya penguatan fungsi Posko Terpadu Penanggulangan Bencana sebagai pusat koordinasi dan sumber data resmi dalam menghadapi dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Ia menekankan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat wajib siaga selama 24 jam di posko guna memastikan pembaruan data secara cepat, akurat, dan berkelanjutan.
“Posko ini tidak boleh kosong. Setiap OPD yang bertugas harus memastikan pembaruan data dilakukan terus-menerus. Siapa pun yang datang kapan saja harus mendapatkan informasi terbaru mengenai situasi di lapangan,” ujar Mahyeldi saat meninjau Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, pada 7 Desember 2025.
Gubernur menjelaskan bahwa seluruh unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BMKG, hingga OPD teknis, telah tergabung dalam sistem terpadu tersebut. Dengan demikian, seluruh informasi yang berkaitan dengan penanganan bencana dapat diakses secara terintegrasi dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya penguatan analisis teknis terhadap potensi bencana lanjutan, terutama di wilayah yang memiliki rekahan tanah dan kontur rawan longsor. Ia meminta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk aktif melakukan kajian mendalam berdasarkan laporan dari daerah.
“Saya mendapat laporan dari Padang Panjang bahwa dua jembatan di sana masih memiliki rekahan di bagian atas. Ini harus dikaji dan diantisipasi. Begitu juga daerah-daerah lain yang menunjukkan gejala keretakan tanah,” tegasnya.
Gubernur turut meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk secara rutin menyampaikan informasi terkait potensi hujan berintensitas tinggi, terutama di kawasan Danau Maninjau yang dalam beberapa hari terakhir kembali mengalami banjir.
Selain aspek mitigasi bencana, Mahyeldi juga menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak. Ia mengingatkan bahwa Sumatra Barat akan segera memasuki musim tanam, sehingga Dinas Pertanian diminta segera mengidentifikasi kerusakan dan mengajukan proposal dukungan kepada Kementerian Pertanian.
“Kita memasuki momentum Natal dan Tahun Baru, lalu setelah itu bulan Maret sudah musim tanam dan panen. Karena itu, Dinas Pertanian harus segera mengidentifikasi kerusakan dan mengajukan proposal dukungan kepada Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Ia berharap proses rehabilitasi pertanian dapat dimulai dalam waktu satu bulan agar para petani bisa kembali berproduksi pada akhir Desember.
Dalam jangka panjang, Mahyeldi menekankan pentingnya perencanaan berbasis data untuk menentukan lokasi permukiman yang aman, prioritas pembangunan infrastruktur, serta konsep rekonstruksi pascabencana. Ia mencontohkan kondisi akses jalan di Lembah Anai yang telah berulang kali mengalami kerusakan sejak awal abad ke-20, termasuk dua kali putus dalam dua tahun terakhir.
“Kalau jalur lama tidak bisa dipertahankan lagi, maka strategi jangka panjang perlu disiapkan. Termasuk percepatan pembangunan jalan tol atau alternatif jalur lain yang lebih aman,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada aspek fisik, Gubernur juga menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, Posko Terpadu harus menjadi pusat informasi yang mencakup data kerusakan UMKM serta kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
“Posko ini harus menjadi pusat semua data termasuk kerusakan UMKM dan kebutuhan mendesak masyarakat. Informasi harus ditata rapi agar memudahkan penentuan kebijakan,” pungkas Mahyeldi.
Komentar