Dailykepri.com | Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif membuka peluang investasi di sektor peternakan. Langkah ini dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN), sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor daging dan susu.
“Kita harus berkomitmen tinggi dalam mendorong P2SDN agar tidak terus bergantung pada impor, termasuk mencegah potensi meningkatnya lalu lintas sapi ilegal,” kata Agung saat menerima kunjungan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, di Kantor Kementan, Kamis (17/7/2025).
Menurut Agung, daerah memegang peranan vital dalam membuka akses investasi, khususnya dengan menyiapkan lahan yang statusnya clean and clear agar proses investasi dapat berjalan tanpa hambatan.
Perluas Peternakan di Luar Jawa
Kementan juga tengah menyiapkan skema intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan di luar Pulau Jawa. Langkah ini dimaksudkan untuk memecah konsentrasi produksi peternakan yang selama ini masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.
“Efek domino dari investasi ini akan sangat besar, mulai dari terciptanya lapangan kerja, penyediaan pangan bergizi, hingga penguatan ekonomi lokal,” ujar Agung.
Ia menambahkan, percepatan investasi peternakan akan berdampak langsung pada keberhasilan program strategis pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun mendatang.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang, menyambut baik arahan dan inisiatif Kementan. Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat, terutama dalam hal pertukaran informasi dan pemetaan potensi.
“Ketika daerah mengetahui kebutuhan pusat, dan sebaliknya pusat memahami potensi daerah, maka kolaborasi bisa dibangun secara konkret dan saling menguatkan,” kata Zainal.
Ia memastikan bahwa Kalimantan Utara siap menjadi salah satu daerah yang berkontribusi dalam pengembangan sentra-sentra peternakan baru, dengan menyediakan lahan yang layak serta mendukung kemudahan perizinan.
Dalam konteks ini, Kementan menyatakan siap menjadi penghubung antara investor dengan pemerintah daerah yang memiliki lahan dan potensi pengembangan. Proses ini akan difasilitasi dengan prinsip transparansi, keberlanjutan, dan manfaat jangka panjang.
“Kami pastikan komunikasi antara pihak investor dan daerah berjalan lancar. Ini penting agar investasi yang masuk benar-benar sejalan dengan kebutuhan nasional dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Agung.
Melalui penguatan peran daerah dalam mendorong investasi peternakan, pemerintah berharap Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan secara merata di seluruh wilayah. (Ris1)
Komentar