Dailykepri.com | Aceh – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik setelah kepergiannya menunaikan ibadah umrah tanpa izin menuai sorotan, terutama karena dilakukan saat wilayahnya tengah dilanda bencana banjir. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Selasa, 9 Desember 2025.
“Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden RI, H. Prabowo Subianto, Bapak Menteri Dalam Negeri, H. Tito Karnavian, Bapak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan,” ujar Mirwan dalam pernyataannya.
Mirwan mengakui bahwa tindakannya telah menyita perhatian publik dan menimbulkan kegaduhan di tengah upaya penanganan bencana. Ia berjanji akan terus bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diemban sebagai kepala daerah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk bekerja keras memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Peristiwa ini telah mengganggu stabilitas dan menyita perhatian publik. Saya akan terus bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, serta berupaya memulihkan kepercayaan publik,” tambahnya.
Pernyataan maaf tersebut muncul setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara terbuka menyinggung tindakan Mirwan dalam rapat terbatas percepatan penanganan bencana di Sumatera yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu, 7 Desember 2025. Dalam rapat yang dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan Gubernur Aceh, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para bupati yang tetap berada di daerahnya untuk menghadapi bencana bersama rakyat.
Namun, Prabowo juga menyoroti ketidakhadiran Bupati Aceh Selatan yang diketahui sedang berada di luar negeri. Ia menyatakan bahwa tindakan meninggalkan daerah saat bencana merupakan bentuk kelalaian yang tidak dapat ditoleransi.
“Kalau yang mau lari, lari saja, tidak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” kata Prabowo. Ia bahkan mengibaratkan tindakan tersebut sebagai bentuk desersi jika terjadi di lingkungan militer, yakni meninggalkan tanggung jawab saat kondisi darurat.
Pernyataan Presiden tersebut memperkuat tekanan publik terhadap Mirwan MS, yang kini tengah menghadapi sorotan tajam atas keputusannya meninggalkan daerah saat warganya membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan langsung.
Komentar