Dailykepri.com | Aceh – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa estimasi biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatra—yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—mencapai Rp51,82 triliun. Angka tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada Minggu malam, 7 Desember 2025.
Dalam laporannya, Suharyanto menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan kemungkinan besar akan bertambah, mengingat data korban dan kerusakan masih terus diperbarui. Ia menyebutkan bahwa untuk wilayah Aceh saja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp25,41 triliun.
“Data ini belum final, Bapak Presiden. Kami masih terus melengkapi dan berkoordinasi dengan Kementerian PU. Untuk Aceh saja, anggarannya sudah mencapai Rp25,41 triliun,” ujar Suharyanto.
Sementara itu, estimasi biaya perbaikan di Sumatra Utara mencapai Rp12,88 triliun, dan di Sumatra Barat sebesar Rp13,52 triliun. Total kebutuhan anggaran dari ketiga provinsi tersebut, berdasarkan data sementara dari Kementerian PUPR, mencapai Rp51,82 triliun.
Suharyanto menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk peningkatan pelayanan kepada korban dan pengungsi, percepatan penyaluran santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia dan hilang, serta pemenuhan stok logistik secara berjenjang dari tingkat desa atau gampong hingga ke tingkat kabupaten dan provinsi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa untuk wilayah yang dinilai sudah relatif pulih, seperti sebagian wilayah di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, pemerintah akan segera memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menegaskan bahwa proses pemulihan tidak dilakukan serentak, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Daerah yang sudah lebih baik bisa lebih dulu masuk tahap rehabilitasi. Jadi tidak harus menunggu semua wilayah siap,” jelasnya.
Dalam fase rehabilitasi tersebut, BNPB juga merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi. Huntara akan dibangun oleh satuan tugas gabungan dari TNI dan Polri, sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak yang kehilangan tempat tinggal.
Setelah pembangunan huntara rampung, pemerintah akan melanjutkan dengan pembangunan huntap. Suharyanto menyampaikan permohonan kepada Presiden agar Kementerian Perumahan Rakyat dapat mengambil peran dalam pembangunan hunian tetap, khususnya bagi warga yang harus direlokasi dari wilayah rawan bencana.
“Kami mohon dukungan dari Kementerian Perumahan untuk membangun hunian tetap bagi warga yang harus direlokasi,” ujar Suharyanto.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam merespons cepat dampak bencana di Sumatra, sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk pemulihan jangka pendek dan panjang. Narasi ini disusun dengan mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, dan kepedulian publik, sesuai dengan kaidah jurnalistik yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial.
Komentar