Dailykepri.com | Batam – Dalam upaya memperkuat ketahanan sosial dan mencegah potensi konflik di wilayah yang multikultural, Pemerintah Kota Batam menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada Selasa, 28 Oktober 2025. Acara yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.
Dalam arahannya, Amsakar menekankan bahwa posisi geografis Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, serta keberagaman etnis dan budaya masyarakatnya, menjadikan kota ini memiliki potensi kerawanan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa sinergitas, kolaborasi, dan harmonisasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.
“Kunci untuk menjaga Batam adalah sinergitas, kolaborasi, dan harmonisasi. Kolaborasi semua pemangku kepentingan menjadi hal yang mutlak agar potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” tegas Amsakar⁽²⁾.
Ia juga meminta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial untuk melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat menyusun strategi penanganan yang tepat dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.
“Saya harap tim dapat memberikan gambaran zona-zona rawan, melakukan pengawasan secara intensif, serta menyiapkan langkah-langkah taktis dan strategis dalam penanganannya,” ujarnya.
Amsakar optimistis bahwa dengan pelaksanaan yang konsisten dan komitmen bersama, potensi konflik sosial di Batam dapat ditekan secara signifikan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga kedamaian dan keharmonisan kota.
“Insyaallah, kalau semua dijalankan dengan baik dan konsisten, konflik sosial di Batam bisa kita cegah sedini mungkin. Batam ini rumah kita, mari kita jaga dan rawat bersama,” tambahnya.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, turut memberikan penekanan pada pentingnya koordinasi yang solid antarinstansi sebagai fondasi dalam menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pencegahan konflik sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
“Pencegahan konflik sosial bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Li Claudia.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor, menyatukan langkah, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan sosial di Kota Batam yang dinamis dan majemuk.
Komentar